Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Warga Soal Cara Sederhana Jokowi-Ahok Bikin Resik Kali Item

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas kebersihan membersihkan sampah yang menumpuk di Kali Sentiong, Sunter, Jakarta, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Petugas kebersihan membersihkan sampah yang menumpuk di Kali Sentiong, Sunter, Jakarta, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa warga sekitar Kali Item atau Sentiong bicara bahwa kali tersebut tak berbau di era kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berturut-turut sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Nama Kali Item sebenarnya sudah ada untuk bagian sodetan antara Kali Sentiong dan Sunter, tapi nama yang sama akhirnya populer untuk bagian yang lain karena warna dan bau yang serupa.

Baca : Cerita Sejumlah Warga Jakarta Soal Kali Item Resik di Era Ahok

Adalah Munari, 53 tahun warga yang tinggal di Jalan Bentengan, Sunter Jaya, Jakarta Utara sejak tahun 1988. "Gak ada bau itu," kata pria yang akrab dipanggil Pak Kumis itu saat ditemui Tempo di pinggir Kali Sentiong, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Juli 2018.

"Wah dulu mah itu kali isinya sampah semua. Warga sampai sudah bodo amat dengan baunya. Saking sudah terbiasanya," ujar Munari. Barulah saat keduanya memimpin Jakarta, Munari menjelaskan Kali Item sepanjang 700 meter benar-benar dibenahi.

Sampah yang sudah menutupi permukaan kali rutin dibersihkan. Termasuk dengan alat-alat keruk.

Petugas Badan Air Kecamatan Menteng tampak bekerja di Kali Sentiong, Kecamatan Kemayoran, 10 Desember 2016. Meski sudah masuk kecamatan lain, hingga ruas Timah, pengerjaan masih menjadi bagian dari petugas Johar Baru. Mereka diminta membantu di tempat lain, karena petugas di tempat tersebut di skors hingga akhir tahun 2016. TEMPO/Maria Fransisca (magang)

Munari juga mengatakan hingga sebelum Ahok turun dari jabatannya pada tengah November 2016 lalu, lumpur yang mengendap di Kali Sentiong masih rutin dikeruk dengan alat backhoe pengeruk dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. "Setelah Pak Ahok turun itu setahu saya ga pernah lagi dikeruk," kata Munari.

Hal senada disampaikan oleh Wiwin, 39 tahun, warga yang telah tinggal tepat di samping Kali Sentiong sejak tahun 1998. Menurutnya, Kali Sentiong mulai kembali mengeluarkan bau tak sedap lantaran jarang dibersihkan sepeninggal Ahok. Baru menjelang Asian Games 2018, kata dia, terlihat banyak petugas membersihkan Kali Sentiong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sekarang sih sudah gak begitu bau lagi sejak mulai rajin dibersihin," kata dia.

Simak : Alasan Kakorlantas Minta Pergub Perluasan Ganjil Genap Rampung Hari Ini

Seperti diketahui sebelumnya, Kali Sentiong berlokasi di tengah-tengah di antara Jalan Rd. H. Keneng Mudatsir dan Jalan Sunter Jaya. Tercemar limbah rumah tangga dan industri hingga airnya hitam, Kali Sentiong memunculkan bau tak sedap yang bisa mengganggu para atlet Asian Games 2018.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi bau tak sedap dari Kali Sentiong dekat Wisma Atlet Kemayoran. Di wisma itu sebagian dari 15 ribu atlet Asian Games 2018 dari 45 negara akan mondok 18 Agustus – 2 September 2018.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan teknologi nano bubble, mencampurkan penjernih air dan penghilang bau, hingga menutup Kali Item dengan kain waring hitam. Sementara pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR juga merekayasa aliran dengan menambah debit air Kali Item yang diharapkan membawa pergi bau.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?